Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP mendesak pemerintah Belanda datang dan meminta maaf kepada rakyat Papua, karena rakyat Papua terus menjadi korban atas keputusan dan kebijakan pemerintah Belanda pada masa lalu. Pemerintah Belanda dinilai ikut bertanggungjawab dengan nasib orang Papua yang terus mengalami kekerasan atas nama Negara.
Hal itu disampaikan Ketua MRP, Timotius Murib di Jayapura, Senin (7/10/2019). Ia menyatakan banyak kekerasan yang dialami orang asli Papua terjadi karena adanya perbedaan pemahaman sejarah antara orang Papua dan pemerintah Indonesia.
Murib menyatakan pemerintah Belanda harus menjelaskan berbagai keputusan dan kebijakannya yang terkait dengan Papua. Murib menyebutkan banyak orang Papua menilai sejarah protes orang Papua yang menuntut masa depan yang lebih baik telah dimulai sejak saat Papua masih dikuasai Belanda.
“Belanda harus menjelaskan kepada rakyat Papua, mereka pernah membentuk milisi atau [lembaga] apapun namanya, supaya rakyat ini tidak terus menjadi korban,” kata Murib.
Pelurusan sejarah disebut Murib sebagai hal penting untuk meniadakan perbedaan pemahaman sejarah antara orang Papua dan pemerintah Indonesia. Hal itu penting untuk melanjutkan proses pelurusan sejarah Papua, termasuk sejarah pengalihan penguasaan Papua dari Belanda kepada Indonesia.
Pemerintah Indonesia nantinya diharapkan menerima penjelasan sejarah keputusan dan kebijakan Belanda terkait Papua pada masa lalu. “Kalau Belanda mengakui [kesalahannya di masa lalu], pemerintah Indonesia harus menerima itu. Dengan itu, proses perdamaian kita dan Papua terwujud,”ungkapnya.
Murib menyatakan MRP melalui Panitia Khusus Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengusulkan tawaran solusi atas persoalan Papua. Menurutnya, pelurusan sejarah pengalihan penguasaan Papua dari Belanda kepada Indonesia menjadi salah satu tawaran solusi yang akan diusulkan MRP. “Salah satunya solusinya, sejarah Papua ini kita bicara terbuka,” kata Murib.
Murib juga menyebut banyak kasus kekerasan di Papua bermula dari upaya aparatur Negara untuk menutup-nutupi kesalahannya sendiri dengan dalil “atas nama Negara”. “Ada yang buat salah, [lalu] atas nama Negara menjadikan orang Papua tumbalnya. Orang Papua ini dipersalahkan dan [hingga] banyak [yang] mati,”ungkapnya.
Murib mencontohkan kelambanan aparatur Negara menindak para pelaku rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, yang berdampak luas dan kini berujung kepada penangkapan para mahasiswa dan aktivis hak asasi manusia di Papua. “Kami lihat penyelesaian yang ada sejak protes terhadap rasisme hanya per kasus. MRP sebagai lembaga perwakilan orang asli harus mencari solusi yang lebih mendasar,” ungkap Timotius Murib.
Secara terpisah, Ketua Dewan Adat Papua mengatakan pemerintah Belanda memiliki kewajiban moril untuk meminta maaf kepada rakyat Papua, karena keputusan dan kebijakan Belanda di masa lalu berdampak terhadap eksistensi orang asli Papua pada masa kini. “Orang Papua makin habis, tinggal sedikit, karena keputusan Belanda yang tidak berani dalam menentukan status politik Papua,” ungkap Surabut.
Sumber: jubi.co.id
0 Comments