#WPA Bagian dari Konsolidasi ULMWP, Langkah Maju Menuju Kemerdekaan

WEST PAPUAN ARMY "BAGIAN DARI KONSOLIDASI ULMWP LANGKAH MAJU MENUJU KEMERDEKAAN"

By: Kristian Griapon – Kamis, 4 Juli 2019

“Pembentukan West Papuan Army bagian dari konsep rasionalisme yang menjadi kebutuhan dasar dan sangat penting untuk diletakkan menjadi dasar perjuangan rakyat Papua Barat menuju hak penentuan nasib sendiri”.

Apa yang dilakukan ULMWP sudah tepat sesuai target dari strategi perjuangan menuju kemerdekaan Papua Barat , "Tidak ada kata kehancuran, ataupun istialah lainnya", justru membuat peta jalan baru ( new road map) bagian dari konsolidasi perjuangan yang selama 1960-an s/d 2018 tidak terorganisir yang menjadi bagian dari titik kelemahan dalam perjuangan rakyat Papua Barat menuju kemerdekaan abadi diatas negerinya sendiri West Papua dari penjajahan Indonesia.

Dan menjadi keanggotaan MSG bukan target sesungguhnya dari perjuangan bangsa Papua Barat, MSG adalah bagian dari rakyat Papua Barat yang melekat tidak dapat dipisahkan baik itu letak geografis dan demografis serta etnis dan budaya bersipat alamiah non politis. Hanya orang atau bangsa bodoklah yang berusaha membentengi Papua Barat dari integritas teritorial, etnis dan budaya melanesia, dan yang menjadi dasar perjuangan rakyat Papua Barat adalah kemerdekaan abadi diatas negeri mereka dari penjajahan Indonesia.

DIPLOMASI POLITIK PAPUA BARAT HARUS DI DUKUNG SAYAP MILITER YANG KUAT
Dari berbagai pengalaman negara-negara merdeka di dunia, hampir sebahagian besar kemerdekaan direbut melalui “Revolusi bersenjata”. Itu sudah menjadi metode perjuangan kemerdekaan suatu bangsa sejak abad 20 hingga saat ini abab 21. Diplomasi politik tidak akan berarti jika tidak didukung oleh kekuatan perlawanan bersenjata yang kuat.

“Suatu bangsa penjajah akan dipaksa duduk dimeja perundingan hanya melalui kekuatan bersenjata, apalagi menghadapi bangsa serakah yang sifat nya menguasai dengan tipu dayanya”.
Ada dua kekuatan perlawanan yang harus terkoordinasi dan menyatu, yaitu “Sayab militer” dan “Sayap Politik”, kedua sayap ini harus bergerak dalam satu system dua komando yang terkoordinasi. Sayab militer adalah wujud perlawanan di dalam negeri menggunakan kekuatan bersenjata, dan sayap politik adalah wujud perlawanan di luar negeri melalui diplomasi politik.

Diplomasi politik akan terasa hidup jika sayap militernya kuat, dan Semua perhatian masyarakat internasional akan terjuju kedalam negeri, apabila terjadi pergolakan bersenjata, dan demi kepentingan keamanan kawasan, mendorong Dewan Keamanan PBB membuka mata.
“Bangsa Papua harus belajar dari pengalaman perjuangannya bertahun-tahun melawan pendudukan Indonesia diatas wilayah sengketa mereka Papua Barat,dan itu menjadi skala prioritas guna membuat strategi perjuangan yang terorganisir dalam satu system terkoordinasi antar kedua sayab perjuangan, yaitu sayap politik memperkuat diplomasi politik luar negeri, dan sayap militer memperkuat perlawanan bersenjata didalam negeri”.

Generasi terdahulu yang telah berjuang lebih dari ½ abad nampaknya terlihat tak berarti, itu karena terjadi perlawanan yang bersifat “Sporadis” memakan korban sia-sia yang kini tak terhitung jumlahnya, dan membuat ketimpangan dalam kedua sayap perjuangan, baik itu sayap militer maupun sayap politik, makanya pengalaman ini harus menjadi pelajaran yang berarti dalam membuat strategi perjuangan kedepan.(Kgr)